Penguatan Kebijakan Strategis: Kemenko Kumham Imipas Bentuk Tim Teknis Penyusun Rekomendasi Lintas Sektor
JAKARTA (cvtogel) – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) secara proaktif membentuk Tim Teknis Penyusun Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor. Pembentukan tim ini merupakan langkah strategis untuk memastikan arah kebijakan hukum nasional selaras dengan praktik global, serta mampu menjawab isu-isu kompleks yang melibatkan beberapa kementerian/lembaga (K/L).
Pembentukan tim ini ditekankan oleh [Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra—jika ada di sumber] sebagai upaya untuk menjadikan reformasi tata kelola di bawah koordinasinya sebagai agenda pembangunan nasional yang dampaknya dirasakan nyata oleh masyarakat.
Fokus Utama Tim Teknis
Tim teknis ini memiliki mandat utama untuk menyusun telaahan, sinkronisasi, dan rekomendasi kebijakan yang melibatkan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Keimigrasian, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas). Fokus kerja tim meliputi:
- Sinergi Kebijakan HAM: Tim ini bekerja untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, terutama yang berperspektif humanis, inklusif, dan responsif gender, ke dalam setiap proses perancangan hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah.
- Reformasi Tata Kelola Pemasyarakatan: Tim bertugas memperkuat rekomendasi agar reformasi Pemasyarakatan (lapas dan bapas) tidak hanya menjadi agenda internal, tetapi juga didukung oleh kebijakan K/L terkait lainnya untuk perbaikan sistem peradilan pidana.
- Penguatan Keimigrasian dan Paspor: Tim meninjau dan memperkuat regulasi strategis, seperti Peraturan tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, guna memastikan kelancaran administrasi dan keamanan keimigrasian.
Kunjungan dan Sinkronisasi di Daerah
Dalam rangka menjalankan mandatnya, tim teknis dari Kemenko Kumham Imipas secara aktif melakukan kunjungan dan sinkronisasi di berbagai Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM di daerah.
Contohnya, kegiatan sinkronisasi pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Kanwil Kemenkum Jambi, yang bertujuan menghilangkan regulasi berpotensi diskriminatif dan memastikan kebijakan daerah berpihak pada kelompok rentan.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali data dan informasi aktual dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lapangan, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga praktis dan efektif saat diterapkan.
Visi Kemenko: Hukum Berdampak Nyata
Melalui pembentukan tim teknis dan upaya koordinasi lintas sektor ini, Kemenko Kumham Imipas berupaya memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya sesuai secara formil dengan undang-undang yang lebih tinggi, tetapi juga mampu mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan memiliki dampak nyata bagi kemajuan bangsa.
